Prabowo Perintahkan Sri Mulyani Stop Kucurkan Anggaran Infrastruktur Baru
Menteri Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Dody Hanggodo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan penghentian pencairan dana pembangunan infrastruktur baru.
Dody mengatakan, Prabowo telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menghentikan sementara alokasi anggaran untuk infrastruktur baru non-kontrak. Penangkapan terus berlanjut hingga keluar roadmap penggunaan dana negara untuk program prioritas RI 1.
“Seluruh dana infrastruktur untuk sementara dipegang oleh Menteri Keuangan atas perintah Presiden. Sampai saat itu, kementerian-kementerian tersebut akan duduk bersama,” kata Dody di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas DKI Jakarta.
Pengurangan anggaran ini juga berlaku untuk pembangunan bendungan baru. Meskipun hal ini terkait dengan program ketahanan pangan dan otonomi yang diusung oleh Prabowo, Kementerian Pekerjaan Umum akan memperluas infrastruktur yang ada. Persediaan air.
Menurut perhitungannya, pasokan air dari 259 bendungan eksisting yang akan dibangun hingga tahun 2026 cukup untuk menjamin program swasembada pangan.
“Dalam beberapa kesempatan, saya sudah tegaskan bahwa pembangunan fisik besar seperti pembangunan bendungan juga sama. Kita mungkin berhenti sebentar, tapi kita lakukan yang terbaik, kita buat efektif 110 persen. “Ketahanan pangan, energi dan air.”
“Jadi dengan keterbatasan anggaran yang ada saat ini, hal ini yang perlu kita lakukan lebih jauh lagi untuk bisa menyukseskan cita-cita Presiden Prabowo, khususnya di bidang ketahanan pangan,” kata Dody.
Alokasi dana masyarakat untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan baru, akan dihentikan hingga Sri Mulyani mengambil keputusan. Sepanjang diperlukan, selama anggaran tersedia, selama disediakan Menteri Keuangan, pungkas Dody.
Pemerintahan Merah Putih Indonesia yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto berjanji akan terus melanjutkan pembangunan Ibukota Negara Republik Indonesia (IKN). Termasuk proyek Mutasi Pegawai Negeri Sipil (ASN) atau PNS yang bisa dimulai pada 2025.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Otorita Kepulauan (OIKN) Basuki Hadimuljono saat berkunjung ke Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Jakarta hari ini ) / 2024). .
Pria yang akrab disapa Pak Bas ini mengaku telah bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy untuk menjelaskan progres pembangunan IKN hingga November 2024. Sekaligus membahas rencana perubahan sipil. Pelayan ibu kota baru.
“Jadi programnya ke depan bagaimana sesuai perintah Presiden Prabowo. Kalendernya ada dua, 2025 dan 2028. Tahun 2025 saya koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kementerian (Rini Widyantini) terkait kekhususan pemindahan tersebut. pertama ASN” kata Pak Bass.
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan ekosistem IKN untuk kegiatan pemerintah pusat selesai pada Desember 2024 mulai dari kantor hingga restoran dan tempat hiburan.
“Kalau begitu, ekosistem apa yang perlu dilakukan pada tahun 2025. Desember semua perkantoran selesai, tower hunian 47 tower selesai semua, sudah siap semuanya,” ujarnya.
“Ekosistem kota di bawah naungan kementerian sudah banyak membuka toko selain Excelso, restoran sudah banyak,” tambah Basuki.
Meski demikian, Basuki masih menunggu keputusan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Perkantoran (Menpan RB) mengenai jadwal pasti ASN bisa mulai bermigrasi ke IKN pada tahun depan.
“Itu panggung kan? Saya harus lapor apa yang sudah siap atau kantornya. Semua sudah siap, tapi berapa eselon I, berapa eselon II, berapa staf, termasuk akomodasi?”
Sedangkan untuk tahap kedua pada tahun 2028, pengembangan IKN akan fokus pada penciptaan ekosistem peradilan dan legislatif. Misalnya Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), DPR, dan MPR.
“Saya sudah minta arahan beliau (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Presiden Bappenas) hingga tahun 2028 untuk menyelesaikan lembaga peradilan dan legislatif, termasuk perumahan, sesuai dengan perintah Presiden yang harus saya akhiri,” kata Basuki.