Categories
Kesehatan

Penanganan Kasus Dengue, Menkes Budi: Pendekatannya Harus Komprehensif

tonosgratis.mobi, Menteri Kesehatan Jakarta Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penyakit demam berdarah yang merupakan penyakit menular harus menggunakan pendekatan komprehensif dalam menangani kasusnya.

Menteri Kesehatan Budi menegaskan, dalam konteks ini perlu ada pengendalian terhadap pembawa nyamuk Aedes aegypti. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan pengobatan melalui diagnosis yang tepat dan pengobatan yang tepat.

“Kita harus mengendalikan vektornya seperti nyamuk, tapi juga mengobati manusia melalui diagnosis yang akurat dan pengendalian kasus (pengobatan) yang tepat. Dengan cara ini, kita bisa menghentikan penyebarannya dan kita bisa mencegah kematian,” kata Budi.FGD Perangi Demam Berdarah Dengue di Raffles Hotel Jakarta, Kamis 28 Maret 2024 dan rapat kerja dengan konsorsium bersama.

Demam berdarah masih menjadi masalah di Indonesia. Angka kematian akibat demam berdarah di Indonesia relatif tinggi selama 4 tahun terakhir.

Pada tahun 2021 terdapat 705 kematian, meningkat menjadi 1.236 kasus pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 894 kasus pada tahun 2023. Hingga 18 Maret 2024, tercatat 316 kematian.

Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Koalisi Bersama Melawan Demam Berdarah untuk mencapai target kematian akibat demam berdarah yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2030.

Untuk mencapai tujuan nihil kematian akibat DBD, Kementerian Kesehatan memiliki empat skema yaitu promosi dan pencegahan, surveilans, bantuan medis, dan pengobatan.

Komisi IX DPR RI Emmanuel Melkides Laka Lena memuji upaya bersama koalisi dalam mencapai tujuan nihil kematian akibat demam berdarah di Indonesia.

“Upaya mencapai nihil kematian akibat demam berdarah patut diapresiasi dan diperkuat dengan regulasi yang lebih baik. Dengan adanya kemitraan ini, pertarungan di masa depan menjadi lebih penting,” kata Liputan dalam keterangan tertulis yang diperoleh 6.com.

Melki mengatakan, upaya ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah.