Categories
Edukasi

Kemendikbud Susun RPP Pendidikan Tinggi dan RPM Dosen, Ini Aturan yang Bakal Diubah

JAKARTA – RPP tentang capaian pendidikan tinggi dan RPM tentang profesi, pekerjaan, dan pendapatan dosen tengah diujicobakan. RPP dan RPM ini akan menjadi pedoman bagi seluruh perguruan tinggi.

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (RPP) dan Rancangan Peraturan Menteri tentang Vokasi, Jabatan, dan Pendapatan Fakultas (RPM) dilatarbelakangi oleh tiga hal.

Baca juga: Kemendikbud Setuju dengan Usulan Penghapusan PPDB Zonasi dan Ganti dengan Pilihan Akademik?

Sekjen Diktistek Kemendikbudristek Abdul Haris menjelaskan: Pertama, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen (UU GD) Nomor 14, dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 merupakan harmonisasi dari enam undang-undang pemerintah.

Baca juga: Kemendikbud lanjutkan program dukungan pemerintah di bidang bahasa dan sastra bagi masyarakat lokal.

Kedua, koordinasi sepuluh peraturan menteri pelaksana UU GD, UU Pendidikan Tinggi dan UU Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 (PP Dosen).

Ketiga, perlunya pembaharuan peraturan terkait institusi pendidikan tinggi dan fakultas, termasuk pendanaan pendidikan tinggi, tata kelola dan otonomi pendidikan tinggi, masa jabatan fakultas, beban administrasi fakultas, dan pendapatan fakultas.

Baca Juga: Data KIP SPP Terkunci Akibat Hack PDNS. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyerukan tindakan cepat.

Harris dalam siaran persnya, Jumat (7 Mei 2024), mengatakan peraturan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika perubahan yang ada di perguruan tinggi saat ini.

Peraturan RPP Perguruan Tinggi dan RPM Fakultas dapat berubah.

Terdapat beberapa perubahan signifikan terhadap peraturan yang ada untuk RPP Perguruan Tinggi dan RPM Fakultas.

1. Perubahan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama

Materi ini membahas tentang tanggung jawab, tugas dan wewenang yang menegaskan pembagian tugas antara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) dan Menteri Agama (Menag).

2. Perubahan peraturan PTN

Substansi ini mengatur perubahan pada perguruan tinggi negeri (PTN), antara lain menyederhanakan birokrasi terkait PTN, memastikan otonomi PTN, dan meningkatkan pendanaan PTN.

3. Perubahan regulasi terkait Perguruan Tinggi Negeri Badan Usaha (PTNBH).

Revisi peraturan tersebut menjawab perlunya pengaturan pembentukan PTNBH oleh PTS, pembentukan PTNBH baru, pemutakhiran tata kelola PTNBH, peningkatan dana PTNBH, dan peningkatan otonomi penggunaan aset dan dana PTNBH.

4. Rincian perubahan peraturan terkait perguruan tinggi swasta (PTS).

Materi-materi tersebut mencakup pembaruan sistem tata kelola PTS, aturan yang lebih jelas untuk donasi dari lembaga yang terorganisir, dan dukungan pemerintah yang lebih berorientasi pada produksi (misalnya kolaborasi dengan sekolah pascasarjana, penelitian, dan industri).

5. Perubahan substansial pada PTK

Ketentuan ini akan mengatur perguruan tinggi agama (PTK), memperjelas pembagian fungsi antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama terkait tata kelola PTK.

6. Pentingnya perubahan RPM guru

Hal ini mencakup perubahan peraturan RPM guru besar, termasuk penyederhanaan peraturan terkait pengangkatan dan sertifikasi guru besar, penguatan otonomi universitas terkait jabatan guru besar, perlindungan hak pengangkatan guru besar, serta perubahan peraturan lain seperti kode etik guru. , ASN dosen bertanggung jawab terhadap PTS, Guru Besar Emeritus, In-Pas, dan bertanggung jawab terhadap proses alokasi tunjangan fakultas.

Kiki Iuliati, Direktur Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menambahkan RPP dan RPM harus menjadi pedoman bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan seluruh perguruan tinggi. Kementerian/Lembaga

Categories
Edukasi

Nominal Hingga Capai Rp1,8 Juta per Tahun, Begini Cara Cek Penerima PIP 2024

JAKARTA – Cara cek penerima Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2024 yang perlu Anda ketahui. Kemudahan akses informasi siswa yang menunggu kabar bantuan langsung keuangan (BLT) dari Program Indonesia Pintar (BLT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) 2024 Bagaimana caranya? Artikel ini membahasnya, check it out!

2024 Cara cek status pembayaran BLT PIP

1. Kunjungi Website Resmi SIPINTAR: Kunjungi website resmi pip.kemdikbud.go.id untuk memulai prosesnya.

2. Masukkan Informasi Pribadi: Masukkan Nomor Induk Mahasiswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kolom pencarian penerima PIP di halaman website.

3. Pemeriksaan keamanan: mengisi captcha atau menjawab pertanyaan keamanan yang diberikan sistem untuk memastikan validitas login.

4. Pemeriksaan Status: Setelah verifikasi, klik tombol “Cari Penerima PIP” untuk melihat status transfer dana.

5. Setelah proses tersebut, situs akan menampilkan informasi mengenai status pembayaran PIP BLT 2024, termasuk Surat Keputusan Hibah (DDL) pada saat pencairan dana.

Detail jumlah bantuan keuangan PIP 2024

Dukungan PIP tahun 2024 disesuaikan berdasarkan tingkat pendidikan dengan informasi sebagai berikut:

1. SD/SDLB/Paket A: Rp 450.000 per tahun, Rp 225.000 untuk mahasiswa baru atau mahasiswa tingkat akhir.

2. SMP/SMPLB/paket B : Rp 750.000 per tahun, dengan uang kembalian Rp 375.000 untuk siswa baru atau nilai akhir.

3. Paket SMA/SMK/SMALB/C : Rp 1.800.000 per tahun, mahasiswa baru atau mahasiswa tingkat akhir mendapatkan Rp 900.000.

4. Inisiatif pemerintah ini bertujuan untuk mendapatkan bantuan keuangan yang membantu setiap siswa menyesuaikan pendidikannya dalam kondisi yang berbeda.

Penerima yang memenuhi syarat PIP

1. Kartu Siswa Indonesia Pintar (KIP).

2. Siswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan dengan keadaan khusus tertentu, misalnya peserta Program Keluarga Harapan atau pemegang Kartu Keluarga Sejahtera.

3. Mereka yang kehilangan orang tuanya, terkena bencana alam, tidak bersekolah (putus sekolah), mempunyai cacat fisik, menjadi korban bencana alam, orang tuanya diberhentikan dari pekerjaan, berkonflik, berasal dari keluarga narapidana, lembaga pemasyarakatan moral, atau apabila lebih dari 3 (tiga) orang bersaudara tinggal serumah.

4. Peserta lembaga kursus atau jurusan pendidikan nonformal lainnya.

Categories
Edukasi

Bullying di Binus School Serpong, Kemendikbud Angkat Suara

JAKARTA – Ada kasus perundungan di Binus School Serpong dan disebut-sebut melibatkan putra Vincent Rompies. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun turut merespons permasalahan ini.

Wakil Presiden Badan Kerjasama dan Komunikasi Masyarakat (BKHM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Anang Ristanto mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kekerasan di sekolah.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan mitra terus melakukan perjuangan melawan kekerasan di dunia pendidikan,” ujarnya dalam pesan singkat yang tertera, Selasa (20/2/2024).

Baca juga: SMA Binus Serpong Blak-blakan Soal Pelecehan Anak yang Tewaskan Vincent Rompies

Sebelumnya, perundungan yang terjadi di SMA Binus Serpong, Tangsel, viral di media sosial.

Kronologi kejadian yang juga beredar di media sosial mengungkap siswa kelas 3 Binus School Serpong yang tergabung dalam geng bernama Geng Tai melakukan kekerasan.

Mereka menyerang korban di warung luar sekolah. Namun korban tidak protes karena mengancam akan menyiksa bahkan membunuh adik korban yang duduk di bangku kelas 6 SD.

Baca juga: Memahami Berbagai Jenis Bullying yang Menjadikan 3 Dosa Mematikan dalam Pendidikan

Anang melanjutkan, untuk mencegah kekerasan di sekolah, Permendikbudristek No 46 Tahun 2023. Kami menerbitkan Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan pemberantasan kekerasan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.

“(Permendikbudristek) bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan, serta menghindarkan seluruh siswa dari unsur atau kekerasan,” tutupnya.

Sebelumnya, Humas Binus School Serpong Haris Suhendra membenarkan adanya kejadian perundungan yang dialami salah satu siswanya. Saat ini, permasalahan tersebut berada di tangan pihak sekolah.

Categories
Edukasi

Kemendikbud Kenalkan Inovasi Transportasi dan Teknologi dari Kampus ke Industri

DENPASAR – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menghadirkan 22 stand pada Business Matching Conference 2024 yang memamerkan karya inovatif anak negeri di bidang transportasi dan teknologi. Langkah ini bertujuan untuk mengintegrasikan sektor pendidikan dengan perkembangan terkini di industri.

Triyantoro, Kepala Biro Umum dan Pengadaan Jasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengatakan kontribusi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain pemantauan capaian Kementerian dan pelaporan kepada Kementerian selain stand pameran. Kementerian Perindustrian (Kemenperi).

Triantoro menambahkan, stand yang dipersembahkan Kemendikbud merupakan hasil inovasi perguruan tinggi dan profesional.

“Kali ini kami ingin memperkenalkan beberapa produk perguruan tinggi dan sekolah kejuruan yang belum diketahui masyarakat. Inovasi tersebut berasal dari bidang teknologi, infrastruktur transportasi, energi, kesehatan, dan kebudayaan. Pada Kamis (3 Juli 2024)” ini Produk tersebut menjadi daya tarik wisata. “Kami yakin ini akan menarik minat para pebisnis,” kata perusahaan itu.

Baca juga: Maju, Unair Ciptakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik

Di bidang teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan produk drone ZEKE melalui Institut Teknologi Bandung (ITB). Yazdi Ibrahim Jenie, dosen Departemen Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, menjelaskan bahwa produk ZEKE merupakan karya mahasiswa Departemen Teknik Dirgantara ITB dan kini memasuki tahap pengembangan ketiga.

“Pada seri pertama, drone ZEKE dirancang untuk menjangkau ruang terbatas, termasuk inspeksi permukaan dan program pemanasan. Pada seri kedua, pengembangan drone terus berlanjut tanpa sinyal global positioning system (GPS) untuk melakukan misi inspeksi horizontal dan vertikal di luar angkasa. ,” kata Yezidi.

Selain itu, Yezidi mengatakan drone ZEKE seri kedua diuji di PT Dirgantara Airfield di Indonesia untuk memeriksa pesawat dan hanggar N219. Beberapa keunggulan produk ZEKE antara lain kapasitas baterai yang dapat diuji dalam 20 menit sekali pengisian daya, sistem komputer kontrol penerbangan yang akurat berdasarkan lokasi pengujian, roda drone yang dilengkapi karet untuk meningkatkan traksi, dan ukuran bodi yang kecil. Energi kinetiknya rendah, sehingga aman untuk memeriksa benda.

Baca juga: Tulibot, Kacamata Pintar PENS untuk Siswa Tunarungu

“Kedepannya kami akan terus mengembangkan produk ini melalui partner kami TerraDrone Indonesia. Kami juga melakukan uji terbang dan inspeksi drone ZEKE pada pameran ini serta memberikan desain prototipe produk untuk seri drone ZEKE masa depan. – tegas Yazdi.