Prabowo Pecah Direktorat Jenderal Ruang Laut di KKP, Apa Fungsinya?
tonosgratis.mobi, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menambah direktorat jenderal baru di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemenkeu) dengan memisahkan Direktorat Jenderal Kelautan dan Administrasi Kelautan (PKRL).
Langkah ini tertuang dalam Keputusan Presiden No. 193 Tahun 2024 (Perpres) yang mengatur tentang Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Laut.
Pakar Ekologi Pesisir dan Laut IPB University, Prof. Dietrich G. Bangen memuji langkah tersebut sebagai upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan ruang maritim Indonesia.
“Pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Maritim melalui Perpres 193/2024 merupakan langkah strategis optimalisasi ruang maritim secara terencana, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi,” ujar Prof. Dietrich, Senin (11/11/2024). Peran penting hutang
Prof. Dietrich menjelaskan empat peran penting Direktorat Jenderal Penataan Ruang Maritim untuk memastikan perencanaan berkelanjutan dan sesuai dengan kepentingan nasional: Penyusunan Rencana Zona: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Maritim bertanggung jawab atas persiapannya. zonasi yang mengatur pemanfaatan ruang laut untuk berbagai kegiatan seperti penangkapan ikan, pariwisata, konservasi, dan lalu lintas laut, guna mengurangi potensi konflik antar pengguna dan memanfaatkan sumber daya laut secara lebih efisien. Dukungan terhadap investasi dan pembangunan: Dengan adanya rencana zonasi terbuka, proses penerbitan izin kegiatan kelautan menjadi lebih transparan, menciptakan iklim yang mendukung bagi investasi di sektor kelautan dan perikanan serta menjamin pembangunan infrastruktur kelautan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Perlindungan lingkungan laut: Direktorat Jenderal ini memastikan pemanfaatan ruang laut memperhatikan kelestarian ekosistem pesisir dan laut, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga ekosistem tersebut tetap bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. generasi mendatang. Koordinasi Antar Daerah: Mengingat luasnya wilayah maritim Indonesia yang berbatasan dengan banyak negara, maka Direktorat Jenderal Penataan Ruang Maritim bertugas mengoordinasikan perencanaan tata ruang antar daerah untuk memastikan kebijakan dan pengelolaan yang konsisten dan efektif.
Prof. Dietrich memandang pembentukan Direktorat Jenderal Perencanaan Maritim merupakan langkah mendesak mengingat tantangan pengelolaan maritim Indonesia yang semakin kompleks.
“Pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Maritim sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi laut, mendukung visi Indonesia sebagai hub maritim global dan memastikan penerapan ekonomi biru efektif dan berkelanjutan,” dia menjelaskan. .
Sebagai unit baru Eselon I, Prof. Dietrich merekomendasikan agar Direktorat Jenderal Perencanaan Maritim dipimpin oleh seseorang yang memiliki pengalaman akademis atau sipil, khususnya yang memiliki keahlian di bidang perencanaan atau manajemen maritim dan kebijakan publik, serta memiliki pemahaman yang baik tentang penegakan hukum.
“Kerja sama antara pemahaman teknis, pengelolaan berkelanjutan, dan kemampuan penegakan hukum akan menjamin pengelolaan maritim berkelanjutan,” tutupnya.