Categories
Edukasi

Dinilai Minim Koordinasi, Program 1 Juta Guru PPPK Diprediksi Tak Akan Tuntas

JAKARTA – Di penghujung masa jabatan Kabinet Indonesia Maju, program pengangkatan satu juta guru honorer menjadi pegawai negeri sipil dengan perjanjian kerja (PPPK) diprediksi belum tuntas. Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai menjadi salah satu faktor utamanya.

Inti permasalahan finalisasi pengangkatan satu juta guru honorer di PPPK berulang tahun demi tahun. Ironisnya, belum ada kemajuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menyelesaikannya, kata dia. Ketua Komite X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangan resminya, Jumat (1/3/2024).

Huda memaparkan beberapa permasalahan klasik dalam menuntaskan program pengangkatan satu juta guru honorer di PPPK, antara lain ketidaksesuaian jumlah diklat yang diajukan pemda dengan kuota pemerintah pusat, kekhawatiran pemda akan beban gaji guru honorer yang diangkat oleh pemerintah. PPPC, dan permasalahan alokasi atau penempatan guru yang diangkat oleh PPPC.

“Situasi ini perlu ada terobosan. Kami berharap ada langkah khusus dari pemerintah pusat agar permasalahan guru honorer di bawah Presiden Jokowi bisa teratasi,” ujarnya.

Huda mengungkapkan hingga batas waktu 31 Januari 2024, pemerintah kabupaten belum menyelesaikan kuota pengangkatan guru honorer yang ditetapkan pemerintah pusat sebanyak 419.146 guru. Oleh karena itu, kondisi ini hampir dapat dipastikan akan menggagalkan tujuan pengangkatan guru besar honorer untuk menyelesaikan KPS pada tahun 2024.

Huda mengatakan, salah satu kendala serius dalam menyelesaikan pengangkatan guru honorer adalah ketakutan pemerintah daerah (Pemda) terhadap beban anggaran yang harus ditanggungnya. Ada indikasi Dana Hibah Khusus (SGF) Pemerintah Pusat yang diperuntukkan bagi guru PGCE dalam APBD belum ditambah.

“Pemda tentu bingung karena DAW itu mengikat gaji guru PPPC (sudah ditetapkan). Kalau tidak ditambah, dipastikan tidak ada pembagian gaji guru baru PPPC,” ujarnya.

Persoalan anggaran ini, lanjut Huda, juga berdampak pada persoalan penempatan guru honorer yang lulus nilai lulus (P1) pada opsi PPPK. Mereka tidak pernah menerima pelatihan penempatan dari pemerintah daerah, sehingga mereka lebih sering ketinggalan dibandingkan beberapa tahun terakhir.

“Yah, soal penempatannya agak aneh. Diduga karena lolos seleksi maka mereka mendapat DAU. Artinya, tidak ada masalah bagi pemerintah daerah untuk menempatkan guru CPD di sekolah mereka” Pemerintah harus lebih tegas ketika pemerintah daerah menggunakan gaji DAU PPPK yang diberikan untuk keperluan lain,” ujarnya.

Categories
Edukasi

Formasi CPNS 2024 yang Bisa Dilamar Semua Jurusan, Lulusan SMA, Diploma, hingga S1 Merapat!

JAKARTA – Berikut daftar formasi CPNS 2024 yang bisa dilamar semua jurusan. Pemerintah mengungkap sebanyak 2,3 juta posisi akan dibuka pada rekrutmen dan seleksi CPNS dan PPPK 2024. Dengan menyediakan jutaan formasi, Seleksi CPNS 2024 juga menawarkan pekerjaan yang bisa dilamar oleh lulusan berbagai jurusan. apa pun? Artikel ini membahasnya, check it out!

Daftar Golongan CPNS 2024 yang bisa dilamar semua jurusan

Lulusan SMA atau sederajat

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

– Penjaga Tahanan

– Inspektur Imigrasi

2. Kantor kejaksaan

– Penjaga Tahanan

– Manajer Manajemen Kasus

3. Badan Intelijen Negara (BIN)

– Asisten manajemen informasi

– Kelola rekam medis dan informasi

– Asisten laboratorium

4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

– Pemula

– Petugas Lapangan Keluarga Berencana

Categories
Edukasi

8 Sekolah Kedinasan Kemenhub Sepi Peminat, Jadi Acuan Daftar 2024

Jakarta – Ini daftar 8 sekolah kedinasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kurang diminati yang bisa menjadi dokumen pendaftaran tahun 2024. Bagi SMA/SMK yang berminat mendaftar sekolah kedinasan bisa. Pilih sekolah resmi di Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Informasinya, Kementerian Perhubungan memiliki sekitar 22 sekolah dinas. Artinya, jika dilihat dari jumlah sekolah yang tersedia, peluangmu untuk diterima sangat besar. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan ketika mendaftar di sekolah jurusan transportasi adalah menemukan minat.

Sekolah resmi yang peminatnya banyak akan mempunyai peluang berbeda dibandingkan sekolah yang peminatnya kurang. Artikel kali ini akan membahas tentang 8 sekolah resmi Kementerian Perhubungan yang kurang kamu minati, simak yuk!

8 Sekolah Dinas Kementerian Perhubungan Kurang Diminati di 2023

1. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sorong.

Jumlah pendaftar : 249 orang

Jumlah kontestan: 210 orang

2. Teknik Navigasi (poltekpel) Barombong

Jumlah pendaftar: 409 orang

Jumlah reporter: 376 orang

3. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sulawesi Utara.

Jumlah pendaftar: 416

Jumlah reporter: 389 orang

4. Politeknik Maritim (Poltekpel) Banten.

Jumlah pendaftar: 563

Jumlah reporter: 452 orang

5. Politeknik Maritim (Poltekpel) Malahayati Aceh.

Jumlah pendaftar: 564

Jumlah kontestan: 210 orang

6. Sekolah Tinggi Penerbangan Jayapura (Tibet).

Jumlah pendaftar: 599 orang

Jumlah reporter: 494 orang

7. Politeknik Sumatera Barat (Poltekpeu).

Jumlah pendaftar: 718

Jumlah reporter: 599 orang

8. Politeknik Navigasi (Poltekpel) Surabaya

Jumlah pendaftar: 754 orang