Presiden Terpilih Prabowo Subianto Diusulkan Bentuk Kementerian Kependudukan untuk Entaskan Kemiskinan
tonosgratis.mobi, Jakarta – Presiden baru terpilih Prabowo Subjanto mendapat usulan pembentukan kementerian untuk mengatasi masalah kependudukan dan kemiskinan.
Klub Pengentasan Kemiskinan dan Kependudukan membuat proposal seperti itu. Untuk itu permasalahan kependudukan dan kemiskinan harus diselesaikan dalam satu pintu. Sehingga pengolahannya akan efisien, efektif, dengan satu orang yang bertanggung jawab, sehingga bisa dipercepat.
Nama kementeriannya bisa Kementerian Kependudukan/BKKBN, kata dokter itu. Lalu Sudarmadi, MPIA Klub Pengentasan Kependudukan dan Kemiskinan dalam Obrolan Media: Pengentasan Kependudukan dan Kemiskinan, Mencari Solusi Pemimpin Baru, Jumat, 27 September 2024, di Jakarta.
Sudarmadi kemudian menyatakan, Prabowo Subianto adalah sosok yang ia kenal selalu menaruh perhatian besar terhadap permasalahan kemiskinan.
“Beliau selalu berbicara tentang kemiskinan dalam banyak pertemuan. Termasuk saat beliau berada di Singapura dan Doha,” kata Lalu.
Ia menambahkan, hingga saat ini penyelesaian masalah kemiskinan selalu menjadi fokus pemerintahan saat ini. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang menanganinya, termasuk alokasi anggarannya.
Namun setiap lima tahun (dengan pergantian pemerintahan), tingkat kemiskinan stagnan di level 25-35 juta orang, kata mantan Sekretaris BKKBN dan Pengamat Sosial ini.
Ia juga menyoroti program percepatan pengurangan backlog dengan dukungan anggaran sebesar 30 triliun rupiah. Besaran anggaran ini dialokasikan untuk 18 K/L. Efektivitas intervensi tersebut juga dipertanyakan mengingat banyaknya kementerian/lembaga yang terlibat.
“Perlu ditata manajemen penyelesaian masalah kemiskinan dan pencegahan keterbelakangan. Apalagi kementerian punya ego sektoral. Sebaiknya diputuskan di satu pintu,” saran Lalu.
Ia juga mengingatkan agar penanggulangan kemiskinan yang bertujuan menurunkan angka 15 juta jiwa harus dilakukan secepatnya.
“Pak Prabowo mungkin berharap dia tidak lagi kuliah, tapi langsung saja ke Haspol.” Jika suatu lembaga baru terbentuk, perlu waktu untuk ‘beradaptasi’ dan memfungsikannya,” kata Lalu.
Agar bisa senasib dengan calon presiden Prabowo, Lalu Sudarmadi menegaskan, jangan membuat lembaga baru, tapi mentransformasi lembaga yang sudah ada.
“Jangan membuat institusi baru, tapi ubah institusi yang sudah ada.” Tambahkan saja fitur. Oleh karena itu, hanya satu lembaga yang bertanggung jawab. Instansi yang paling dekat dengan hal ini adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).”
Menurut Lalu, kinerja BKKBN cukup baik, dengan data mikro dinilai paling baik. Ada penasihat lapangan di seluruh negeri. Pada saat yang sama, sumbernya terfokus pada satu maksud dan tujuan, yaitu keluarga.
Agar pengentasan kemiskinan bisa optimal dan cepat, lanjut Lalu, pemerintah harus berani melampaui batas. Ia juga meminta presiden terus memantau permasalahan kemiskinan dan kependudukan.
Fase saat ini merupakan fase kebahagiaan dan kesejahteraan setelah mencapai angka kesuburan total (TFR) sebesar 2,1, tambahnya.
Sementara itu, Deputi Advokasi, Mobilisasi dan Informasi (Adpin) BKKBN Dr. Sucario Tegu Santoso, Menteri Pertahanan, mengatakan permasalahan kemiskinan merupakan prioritas yang perlu segera ditangani dan mendapat perhatian lebih besar. BKKBN sendiri saat ini tengah menyiapkan kebijakan strategis baru.
Tinggal kesepakatan dan finalisasi saja,” kata Tegu.
Menurut Taegu, kependudukan dan kemiskinan merupakan masalah besar sejak awal. “Apakah periode 2025-2029 merupakan isu strategis?” “Itu merupakan tantangan tersendiri,” kata Taegu.
Ia berharap negara berpenduduk 270 juta jiwa ini bisa hidup damai dan sejahtera.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Daegu mengatakan kemauan politik pemerintah tetap diperlukan, meski pemerintah memang telah berupaya mengentaskan kemiskinan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
“BKKBN sendiri sebagai K/L menghormati implementasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang disepakati oleh pemerintah saat ini. Apapun yang terjadi, BKKBN akan menjalankan fungsi yang diamanatkan,” tutupnya.